Kini, kita hidup di alam demokrasi. Demokrasi sebenarnya adalah alam kebebasan. Semua ide di sini ada. Pergumulan ide, gagasan, wacana, semua terbuka. Dari mulai yang ‘kiri’ sampai yang kanan, semua ada. Tetapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yakni aturan negara.
Ketika negara kita mengalami reformasi, semua ide akan Indonesia masa depan muncul. Era keterbukaan hadir. Rantai pengekangan sudah dicabut. Semua ragam ide muncul ke permukaan menampakkan wajahnya melalui partai, ormas, lembaga, dan berbagai institusi lainnya.
Pengalaman demokrasi Indonesia sebenarnya kian matang dan dewasa. Setelah kita menjadi negara, kita pernah mengalami pergulatan pencarian dan perdebatan ideologi. Kita pernah mengalami masa parlementer sampai masa demokrasi terpimpin yang kebablasan. Kita juga pernah mengalami pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah. Pernah juga mengalami masa suram pemberontakan komunis. Sejarah politik kita telah memberi banyak pelajaran, khususnya untuk gerakan Islam.
Wajah demokrasi, selain pernah diperjuangkan dengan tumpah darah oleh rakyat, juga bisa diubah-ubah oleh para pemimpinnya. Jadi, kalau demokrasi itu identik dengan suara rakyat suara Tuhan, nyatanya tidak begitu juga. Artinya rakyat dan pemimpin sama-sama punya pengaruh. Rakyat secara kuantitas akan memilih pemimpinnya. Sementara pemimpin dan wakil rakyat itulah yang akan mengubah kebijakan dan peta masa depan negara. Rakyat memberikan mandat kepada mereka. Jadi, kalau pemimpinnya kaya gitu, ya jangan salahkan pemimpinnya juga. Salahkan juga siapa yang kemarin memilih. Itu logikanya.
Tetapi, tulisan ini tak akan membahas soal pemimpin dan rakyat. Kita bahas itu lain kali.
Saat ini sebenarnya gerakan, ormas, atau partai Islam memiliki satu keuntungan dibanding hidup dalam otoritarianisme Orde Baru. Gerakan Islam bebas untuk melakukan agenda (dakwah)-nya. Artinya, alam demokrasi ini telah memberikan kebebasan untuk muncul, bahkan terlibat dalam mengelola kekuasaan. Tetapi perlu diingat, negara kita ini Pancasila. Negara kita itu majemuk. Kalau kalian masih “menjual” ide “khilafah” di Indonesia, ya jelas tak laku. Apalagi kalau kalian ngomongnya ke rakyat jelata. Mereka tak butuh itu, mereka cuma butuh makan yang halal, tubuh yang sehat, dan bahagia sekeluarga.
Demokrasi adalah satu pilihan terbaik untuk saat ini. Gerakan dakwah, selain menjalankan agenda perbaikan umat, juga harus terus mengawal proses demokra(tisa)si. Jangan sampai otoritarianisme muncul kembali di negara kita ini. Kalau sekarang kita merasa demokrasi seperti dikuasai segelintir orang, kalau sekarang ini kita merasa setiap protes tak ada jawaban, itu juga demokrasi. Pemimpin barangkali menganggap kebijakannya benar, tetapi rakyat menganggap itu salah. Kebenaran di sini bukan dalam pandangan agama (syariat), tapi kebenaran mayoritas atau bahkan versi penguasa. Itu pemenangnya.
Kepemimpinan Istana saat ini memang ‘terlalu’ kuat. Sekelas RUU Omnibus Law saja bisa lolos. Hanya sebagian kecil wakil rakyat yang mampu menolaknya. Protes besar-besaran dari buruh dan mahasiswa percuma. Terdengar, tapi mungkin remang-remang kali ya. Tetapi pada faktanya, itu juga bagian dari demokrasi.
Di alam demokrasi itu kita sungguh benar-benar beradu pengaruh. Kualitas tak selamanya menang. Kualitas harus dibarengi dengan kuantitas. Kedua hal tersebut juga harus dibarengi dengan keberterimaan publik. Jadi, di demokrasi, pelajaran pertama adalah soal “kebebasan”. Kedua, soal yang menang. []
Viki Adi Nugroho