Suatu ketika, saya pernah meyakini bahwa pemilu 2019 akan dimenangkan oleh kelompok Islam. Soal pemilihan presiden misalnya. Faktanya: gagal! Waktu itu saya benar-benar yakin pasti menang, pasalnya di pilkada DKI, Anis-Sandi yang waktu itu didukung oleh kelompok Islam menang. Kalian pasti tahu peristiwa sebelumnya, bagaimana Ahok kala itu skak-mat. Demo dimana-mana. Hampir ekskalasi aksi kala itu terpusat pada persoalan penistaan agama. Setelah itu beranjak ke wilayah politik.
Kemenangan Anis-Sandi memang memunculkan oposisi paling kuat di tubuh umat melalui Sang Imam Besar—yang tidak boleh disebutkan namanya itu. Sungguh, Sang Imam menjadi simbol “perlawanan”. Kalau kalian penggemar film Harry Potter, mungkin Imam Besar ini dianggap sangat berbahaya layaknya Voldemort.
Namun, politik di pemilu 2019 itu benar-benar mengejutkan. Partai Banteng dan koalisinya justru mengambil tokoh Islam dari salah satu ormas terbesar, yakni Kyai MA’ruf dari NU. Nah, sekarang bunyinya bukan “Islamis Nasionalis vs Nasionalis Sekuler” seperti pada pemilu DKI, tetapi sama-sama: Islamis Nasionalis vs Islamis Nasionalis. Faktanya, kubu yang didukung oposisi Imam Besar, juga orang-orang nasionalis tetapi religius. Sementara dari kubu Banteng dan kawan-kawannya ialah orang nasionalis dan religius. Soal “didupaknya” Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden dari kubu Banteng, itu cerita lain. Toh sekarang sudah jadi menteri.
Dalam buku Serial Inspirasi misalnya, saya menuliskan dengan penuh keyakinan bahwa di momentum pemilu nanti, umat akan bergembira dengan bergantinya presiden. Pasti kalian masih ingat tagar ini: #2019GantiPresiden, yang dipopulerkan oleh Pak Mardani dari PKS. Bahkan, umat Islam dibuat begitu yakin ketika UAS (Ustadz Abdul Somad) secara langsung bertemu dengan Prabowo. Dinasehatinya serta akan adanya prediksi kemenangan. Semua itu meyakinkan kubu oposisi. Pasti menang!
Ternyata prediksi saya itu salah. Untung saja buku Serial Inspirasi sudah habis dan tidak terbit lagi. Wah…wah.
Pasca pemilu, saya kemudian membuka diri dan mencoba membaca ulang semuanya. Apa sebenarnya yang salah. Apa sebenarnya yang kurang. Di tulisan ini, kita tak perlu membahas tentang kecurangan, tentang serangan fajar, tentang money politik, dan kecurangan lainnya. Imbas demokrasi barangkali memang seperti itu.
Akhirnya, saya mendapati satu hal ini. Mereka menguasai sampai ke kalangan bawah. Dari orang kecil sampai preman, semua “dirawat”. Kalau uang sebagai pajaknya, itu tak masalah bagi mereka. Yang terpenting adalah suara tak lari kemana-mana. Waktu itu, gerakan oposisi (kelompok Islam), masih terbatas pada kalangan menengah ke atas. Mereka belum sampai “ngerawat” preman layaknya pihak penguasa, misalnya.
Kenapa saya mengatakan demikian? Saya ceritakan satu contoh. Di desa kelahiran saya, saat perkumpulan RT, caleg dari Partai Islam datang. Mereka memohon dukungan dan berkampanye. Tak lupa membagi-bagikan “bingkisan”. Apa hasilnya? Caleg ini menang. Setiap RT yang disitu ada kader Partai Islamnya, ia masuki. Memang begitu mahal ongkosnya. Tetapi, bukankah itu yang dilakukan pihak yang kini sudah berkuasa?
Dari situ, masyarakat bawah memilih tidak semata karena Partai Islamnya, tetapi karena ia mau datang dan memberikan “bingkisan”.
Ini memang begitu pragmatis. Sebenarnya, kalau berbicara strategi penokohan. Ongkos mahal ini bisa saja diminimalisir. Tetapi kita bahas itu lain kali.
Kembali ke topik kita. Lalu bagaimana dengan nasib “politik identitas”? Dari fakta-fakta yang ada di lapangan, rakyat (bawah) kita saat ini sedang tidak butuh itu. Ideologi sebagai “barang jualan” hanya akan laku di kelas menengah ke atas. Kalangan bawah, jelas tak butuh itu. Mereka sudah bisa makan saja, Alhamdulillah. Apalagi, negeri kita saat ini sedang mengalami wabah. Penderitaan semakin menjadi-jadi. Inilah yang harus dibenahi oleh partai Islam. Merangkul ke bawah. Syukur, bisa sampai “ngerawat” preman-preman itu.
Saya yakin, partai Islam punya kekuatan moral yang dahsyat. Hal ini kurang dimiliki oleh partai-partai dengan haluan lain. Tetapi, di alam demokrasi, moral tanpa pembuktian akan kesejahteraan rakyat, itu hanyalah pepesan kosong. []
Viki Adi Nugroho