Oleh: Azi Wansaka/azionesaka@gmail.com
A. Perlawanan Bangsa Pribumi
Mengulas sejarah perjalanan kolonalisasi Belanda memang sebuah perjalanan yang panjang. Berbeda dengan Jepang yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah kebutuhan Perang Dunia II. Maka, Pemerintahan Belanda bermaksud menjadikan Indonesia sebagai wilayah negara tambahan. Sehingga kedatangan Belanda ke Nusantara tidak hanya membawa orang secara fisik, namun kebudayaan-kebudayaan Barat juga.
Dalam beberapa kasus memang kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh Bangsa Barat tidak selamanya cocok. Namun, dalam beberapa kasus lain juga tidak menutup kemungkinan kebudayaan tersebut saling berakulturasi bahkan berasimilasi menjadi kebudayaan baru.
Salah satu contoh ketidakcocokan tersebut seperti kepentingan politik antara kaum pribumi dan orang-orang Eropa. Sehingga pada zaman tersebut segregasi atau pemisahan antara kekuatan politik sangat kentara.
Perlawanan kaum pribumi biasanya kebanyakan dioranisir oleh seorang yang kharismatik dan punya pengaruh. Sehingga kepemimpinan orang secara individual sangatlah penting.
Sayangnya kepemimpinan secara individual ini seringkali memiliki kelemahan. Ketika pemimpinnya berakhir, maka berakhirlah perlawanan tersebut. Sehingga dalam beberapa dekade sebelum kemerdekaan Indonesa, pola perlawanan berubah.
Salah satu pola perlawanan yang bersifat kepemimpinan individual adalah perlawanan oleh para kiyai atau tokoh agama. Perlawanan oleh tokoh-tokoh agama ini biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah pernah berangkat haji ke Mekkah.
Pemerintahan Belanda berasusmsi bahwa perlawanan tersebut akibat pengaruh pemikiran yang mereka dapatkan ketika berkumpul dan bertemu orang Islam dari berbagai negara lain di Mekkah.
Padahal, kebanyakan perjalanan haji tersebut biasanya diselenggarakan sendiri oleh maskapai-maskapai perjalanan haji Belanda. Dari hal inilah kemudian memicu berbagai kebijakan baru dari Pemerintahan Belanda.
B. Gelar yang Bersifat Politis
Melihat perlawanan kaum pribumi yang semakin banyak dan rata-rata dipelopori oleh mereka yang pernah berangkat haji memicu perubahan kebijakan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Adapun contoh kebijakan tersebut berupa pengetatan syarat-syarat dalam perjalanan haji.
Khusus mereka yang sudah berangkat Pemerintahan Hindia Belanda kemudian menyematkan gelar “Haji” bagi mereka. Gelar ini diberikan Pemerintahan Hindia Belanda agar memudahkan dalam urusan pengawasan. Sehingga ketika terjadi berbagai tindak pemberontakan tentu saja Pemerintahan Hindia Belanda dengan mudah mengawasinya.
Gelar ini merupakan gelar yang amat politis, walaupun memang perjalanan haji sendiri sebenarnya sudah bersifat politis dan ekonomi. Pemerintahan Hindia Belanda menganggap bahwa gelar yang diberikan ini teramat penting dalam hal pengawasan kaum pribumi. Melalui gelar yang diberikan ini Pemerintahan sangat mudah menandai asal usul dari tokoh yang memberontak tersebut.
Bagi kaum pribumi tentu saja hal ini secara sekilas bukanlah hal yang patut dipermasalahkan. Mengingat, tak banyak yang memahami jika gelar ini adalah gelar yang bersifat politis oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Banyak yang tidak menyadari bahwa gelar ini bertujuan untuk mengawasi dan membatasi gerak mereka dan menganggap hal yang wajar.
C. Gelar yang Dibanggakan
Pada umumnya mereka yang sudah melakukan perjalanan haji menganggap bahwa mereka yang sudah melakukan perjalanan haji memiliki tingkat kesholehah yang berbeda dibanding orang lainnya.
Stigma inilah yang kemudian sering membuat banyak orang terjebak pada gelar yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda. mereka menganggap bahwa gelar yang diberikan adalah hal yang wajar dan merupakan sebuah kebanggaan. Jadi jangan heran jika kelak gelar ini menjadi gelar yang dielu-elukan oleh kaum pribumi. Padahal pada awalnya gelar ini bertujuan untuk mengawasi kaum pribumi.
Meskipun penjajahan Belanda sudah berakhir namun, gelar “Haji” masih terus disematkan bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan haji. terlepas dari niat dari masing-masing orang yang melakukan perjalanan haji, namun yang pasti gelar ini merupakan salah satu dari sekian banyak sisa-sisa kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda yang masih tersisa hingga hari ini.
Sumber:
Loir, Henri Chambert, Naik Haji di Masa Silam: Tahun 1900-1950, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013
M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial, Jakarta: CV Sejarahtera, 2008.
Sumur Harahap, Mursidi, Lintasan Sejrah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia, Jakarta: PT. Inti Media Ciptanusantara, 1994.
