Bermunculannya baliho para politisi yang besar-besar pakai banget itu biasanya tanda akan segera berlangsungnya pesta demokrasi atau pemilu. Tapi sayang, pestanya masih lama. Sekarang masih tahun 2021. Masih setengah jalan untuk menuju perhelatan pemilu berikutnya. Nahasnya lagi, negeri kita sedang berjuang menghadapi wabah. Tak hanya wabah, di momentum kemerdekaan ini, rakyat kita juga sedang mengikuti perlombaan, yakni lomba bertahan hidup.
Memang itu dua sisi yang berkebalikan. Dua sisi yang memperlihatkan kesejahteraan dan kekurangan. Tak elok sepertinya, tapi faktanya memang demikian. Ada garis demarkasi yang begitu tajam di tengah “ketidakpastian hidup” rakyat kecil.
Keprihatinan ini juga diperparah dengan kondisi elit politik kita masa kini. Hampir 80% partai politik sudah masuk ke dalam lingkaran kuasa. Gerindra selaku lawan politik terbesar pemilu 2019, kini telah masuk lingkaran. Menyisakan tiga partai besar, meski kini sejatinya tinggal dua saja yang tetap berada di garis oposisi. PAN misalnya, setelah keluarnya Pak Amien Rais, Sang Ketua Umumnya bahkan siap menerima ketika diajak untuk berkoalisi dengan pemerintahan. Berbeda sekali dengan perhelatan pemilu kemarin.
Kini, oposisi yang “nyata” tinggal dua: PKS dan Demokrat. Demokrat kemarin memang sempat kacau akibat intrik internal Pak Mul, meski kini sudah kembali ke pangkuan pemiliknya. Coba bayangkan saja kalau persoalan itu terus terjadi sampai kini bahkan dimenangkan oleh Pak Mul. Wah, bisa dipastikan Demokrat masuk ke Istana. Artinya tinggal satu partai oposisi.
Mengapa oposisi menjadi penting di alam demokrasi? Coba bayangkan, RUU KPK yang menjadi UU KPK itu. Sebenarnya publik banyak yang tak setuju. Tetapi oposisi di parlemen tidak seberapa jumlahnya. Akhirnya dan ujungnya jadilah RUU itu. Begitu juga dengan RUU Omnibus Law, kejadiannya hampir seperti itu. Bayangkan saja jika itu terus terjadi. Semisal ada usulan perpanjangan tiga periode, apakah itu bisa berhasil layaknya RUU di atas? “Ya, jangan nanya saya.”
Oposisi menjadi penting karena di alam demokrasi perlu adanya check and balances. Kalau semuanya masuk lingkaran Istana justru berbahaya. Tak ada “pengingat” di tubuh wakil rakyat. Aturan yang tak mendukung rakyat dengan mudah sekali goal. Korupsi? Nah soal ini juga begitu riskan.
Untung saja, demokrat tak jadi diambil. Jadi masih ada dua oposisi. Coba kalau tinggal PKS—yang merupakan partai Islam—maka seolah-olah akan ada narasi benturan umat Islam dan pemerintah. Ini memang resiko partai yang membawa narasi keagamaan. Ngeri-ngeri sedap.
Kita lihat saja. Apakah dua partai ini tetap bisa konsisten menjadi partai oposisi sampai pesta demokrasi mendatang? Kalau iya, dua partai ini patut diacungi jempol. []
Viki Adi Nugroho