Oleh : Sri Rahmayani, S.Kom
( Aktivis Pemerhati Masyarakat dan Anggota AMK4 )
Keamanan dalam negeri kini jauh dari harapan, terkhusus terangan-terangan terjadi wilayah timur Indonesia. Dan terjadi terus berulang tanpa ada solusi massif yang diberlakukan. Jika dibiarkan akan terjadi di wilayah lainnya. Merasakan kehidupan yang kenyamanan di Papua tidak ada lagi, akibat tidak adanya keamanan yang diberikan oleh Negara.
Sejarah KKB
KKB adalah kelompok teroris yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. KKB sendiri melakukan penyerangan terhadap warga sipil, TNI dan Polri, hingga tenaga kesehatan.
Melansir diketahui sebelumnya KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM ini selalu menyuarakan mengenai referendum, supaya Papua dapat merdeka dan berdiri sendiri laman (dpr.go.id)
Terbentuknya KKB Papua tidak serta merta terjadi begitu saja, adanya konflik yang kompleks menjadi salah satu penyebab terbentuknya. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI (Liputan6.com 18/7/2022).
Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk Otonomi Khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elite saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan.
Dengan aksi kejahatannya tersebut, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM lantas diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Sekarang pun, KKB masih menyebarkan teror dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Sangatlah jelas perubahan nama OPM ke KKB sebagai wujud pemberontakan mereka makin separatis untuk menrima secara sukarela cap kriminal.
Korban tidak pandang bulu
Kementerian Agama (Kemenag) mengutuk aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menewaskan 10 orang, termasuk ustazd dan pendeta. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengutuk keras pembantaian keji tersebut.
“Saya sangat mengutuk keras kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang telah menganiaya dan menembak 10 orang di Kabupaten Nduga, Papua, yang di antara korbannya adalah para tokoh agama,” kata Zainut, saat dihubungi, (news.detik.com 18/7/2022).
Sasaran kekejaman KKB sudah tidak memandang bulu, bahkan sudah menyasar kepada tokoh-tokoh agama, baik itu pendeta maupun Ustadz. Hal ini dapat disimpulkan sudah melampaui batas nilai kamanusiaan.
Selain kutukan, dibutuhkan kinerja real yang melibatkan militer ketika menghadapi KKB. Karena dengan kutukan saja tidak mampu mebuat mereka menyadari dan menghentikan aksinya.
Dalang di balik Aksi Separatis
Melihat anggota KKB dari dasar pendidikan mereka saja kurang, menjadi salah satu alasan penyerangan mereka tidak berdasar. Dan Wajar ketika kelompok yang sedari awal pembentukannya diabaikan Negara, memberontak dan kemudian membabi buta menyasar siapa saja yang ditemui. Agar menjadi perhatian utama publik, terkhusus pemerintah.
Membiarkan sekali saja terjadinya penyerangan kepada masyarakat akan terus membuka keran penyerangan berikutnya. Olehnya itu butuh ketegasan Negara untuk menghentikannya. Olehnya itu mesti diketahui dulu yang menjadi dalang otak dari anggota KKB adalah juga dari pihak Asing. Yang menjadi bagian dalam Freeport.
Karena pelaku penembakan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Karena ada dimensi politis dari gerakan mereka. Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.
Memuntaskan separaratis
Terjadinya separatis akibat tuntutan tidak dipenuhi dan ikut peran serta pihak lain baik orang dalam negeri maupun asing dalam hal ini, maka dari itu perlu dipisahkan dan dipenuhi tuntutannya. Tuntutan dalam hal memberikan kesejahteraan sehingga tidak tergiur dengan angan-angan yang memberi angan.
Sudah menjadi tugas Negara dalam memenuhinya, tambang emas utamanya yang mana semua mata tertuju pada silaunya. Jika dikelola dengan baik dan rakyat mendapatkan bagiannya. Serta tidak ada kerjasama asing untk menguasa SDA dalam negeri.
Adapun tindakan separtisnya dapat dengan segera Negara menindaki dengan sanksi tegas dengan kemiliteran yang taat hukum serta kuat dalam menindakinya. Karena kejadian tersebut tentu memukul kaum Muslimin dan masyarakat pada umumnya. Betapa tidak, keamanan di negeri ini terasa kian mahal. Sungguh umat butuh jaminan rasa aman, apalagi di dalam negerinya sendiri.
Umat Islam memiliki institusi yang diwariskan oleh Rasulullah Saw dan para Khulafaur Rasyidin. Dialah Khilafah Islamiyah. Dalam penerapannya, tercatat bahwa Khilafah mampu menjamin keamanan dalam negeri dengan sangat baik. Sehingga rakyat mampu hidup tenang dan damai tanpa merasa terancam di negerinya sendiri.
Dalam negara Khilafah, polisi (syurtoh) berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Tugasnya adalah menjaga keamanan dalam negeri dari hal-hal yang mengganggu. Seperti bughat (upaya melepaskan diri dari negara) alias gerakan separatisme,baik dengan pengrusakan dan penghancuran ataupun dengan menentang negara menggunakan senjata.
Wallahua’lam bi showab
