Kalau kita masih ingat dengan protes massa sepanjang 2019 ke belakang di berbagai negara, membludaknya massa turun ke jalan diperantarai oleh internet khususnya media sosial. Protes kecil melalui unggahan gambar, video, lalu tersebar secara masif dan akhirnya membuat kemarahan publik. Misal saja protes yang terjadi di Chili ketika Presiden menaikkan tarif kereta Santiago Metro, ratusan anak-anak SMA menolak untuk membayar di keesokan harinya. Mereka ramai-ramai melompati pintu putar elektronik. Video aksi protes tersebut beredar, mahasiswa dan kelas pekerja ikut bergabung dan akhirnya menjadi gelombang protes besar.
Di negeri kita, lebih lucu lagi, ini soal mural yang sedang viral. Ini memang lain cerita. Untungnya, ada korona sekaligus PPKM. Coba kalau tak ada korona dan PPKM, mural-mural yang berisi kritikan itu barangkali bisa jadi pemicu protes massa di jalanan akibat tersebar di media sosial. Apalagi semakin viral ketika aparat menghapus mural-mural itu.
Saya sedang tak ingin membahas soal protes sosial sebenarnya. Tetapi protes sosial menjadi tanda bahwa dalam sistem negara apapun itu, di dalamnya harus ada “kebebasan”. Buktinya, negara-negara yang mengalami protes massa itu sebagiannya adalah karena rezim yang telah lama berkuasa, represif, dan gagal mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. Artinya saya melihat bahwa protes sosial yang marak terjadi itu—yang diperantarai melalui internet—justru sejatinya menguatkan demokrasi itu sendiri. Selain keadilan dan kesejahteraan, kebebasan adalah komponen penting dalam demokrasi.
Rakyat memang memberi mandat kepada orang yang duduk di kursi parlemen maupun pemerintahan. Sebenarnya, protes massa itu wajar terjadi jika kebijakan penguasa tak mewakili hati nurani rakyat. Harusnya pemerintah berterimakasih telah diingatkan. Bukan marah, nyolot, dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati. Akan lebih baik lagi kalau berani meminta maaf akan kesalahan yang dilakukannya.
Disitulah sejatinya internet atau media sosial bisa menguatkan demokrasi. Kejahatan, kelicikan, bahkan kecurangan yang dilakukan pejabat publik secepat kilat menyebar ke dunia jagad maya. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi susahnya rakyat kecil, dalam hitungan detik bisa tersebar kemana-mana. Citra pemerintah yang baik bisa-bisa runtuh seketika. Memang ada kendala. Buzzer jelas tak akan diam soal demikian.
Namun, inilah dunia masa kini. Kalau tingkah polah pejabat publik berkeinginan mengubah konstitusi misalnya—misal tentang masa jabatan presiden 3 periode—itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Massa melalui perantara media sosial pasti akan segera bergerak.
Dengan semakin terbukanya informasi yang sedemikian rupa, pemimpin seharusnya terus bisa mawas diri, rendah hati, dan bijaksana. Selalu mengoreksi kesalahan-kesalahannya, bahkan tak tanggung-tanggung meminta maaf kepada rakyatnya. Kalau tidak demikian, bisa dipastikan protes massa itu akan terjadi dan terus terjadi. []
Viki Adi Nugroho