“Kedaulatan politik tanpa diikuti kemerdekaan ekonomi kita belum merdeka”. Saya mendapati perkataan ini dari seorang ekonom senior Indonesia Ichsanuddin Noorsy yang mengutip dari tesis Bung Karno beberapa tahun lalu. Benar saja, tanpa kemerdakaan ekonomi kedaulatan politik rasa-rasanya hanya sebagai alat melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Tentu arti sebuah kemerdekaan tidak hanya terbebas dari kekangan penjajah, tetapi juga terbebas dari sistem, budaya, dan dogma-dogma negatif penjajah. Terlebih lagi dalam masalah ekonomi.
Ekonomi dan politik adalah dua variabel yang tak mungkin bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sebagus apapun formulasi ekonomi yang diciptakan jika tanpa kebijakan (publik) yang tepat semua akan berantakan. Kebijakan ini sumbernya dari politik atau bisa kita katakan siapa pemimpinnya maka itulah cerminan kebijakan publiknya. Oleh karenanya ekonomi dan politik tak mungkin bisa dipisahkan.
Bicara politik pasti juga membicarakan partai. Karena inilah kendaraannya. Hanya saja apakah orang-orang yang di partai ini selaras dengan cita-cita rakyat yang menginginkan kesejahteraan? Kita bisa melihatnya, kalau kita mengamati dan merasakan manfaat dari kebijakannya, dalam hal ini soal ekonomi.
Pada dasarnya konsep-konsep ekonomi, baik teori kalkulus atau konsep sosialnya sudah banyak di tulis di buku-buku. Dalam Islampun, ekonomi sudah diatur dengan sangat baik. Namun untuk masuk ke dalam aplikasi yang berdampak luas tentu sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Dalam hal ini elite pemimpinlah yang memegangnya.
Kini kita mungkin bertanya-tanya, negeri kita koq tak kunjung sejahtera?. Angka kemiskinan koq tak kunjung menurun. Angka pengagguran juga tak melandai. Kalo kemarin ada yang buka “big data”, menurut saya inilah real “big data” sesungguhnya.
Kenyataan bahwa Indonesia belum bisa menjadi bangsa sejahtera mungkin menjadi renungan bagi kita saat ini. Betapa besar nan indah negeri kita dengan segala potensi yang ada. Mengapa bisa begitu?
Hal inilah yang membuat kita berfikir bahwa selain SDA dan SDM yang baik, kebijakan politiknya juga harus baik, harus bisa mengimbangi potensi yang ada. Inilah akar masalah sesungguhnya. Sebaik apapun formulasi ekonomi yang di buat para ekonom, maka menjadi final adalah bagaimana keadaan politiknya. Bila keadaan politiknya baik: maksudnya kebijakannya baik “pro rakyat” mungkin cita-cita Indonesia sejatera bukanlah wacana.
Lalu, apakah kita harus bergantung kepada elite?. Jawabannya tentu tidak. Kita tidak harus menitipkan nasib kita kepada para elite. Biarkan mereka menjalankan amanahnya kalaupun tidak pasti ada yang mengingatkan, entah itu ulama, mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya mereka selalu ada untuk mengingatkan. Fokus kita saat ini adalah terus berjuang, belajar, dan konsisten agar suatu waktu mendapat amanah itu kita bisa memaksimalkannya. Kalaupun tidak mendapat amanah itu, setidaknya kita telah menyiapkan diri untuk mendidik generasi penerus khususnya kepada anak-anak dan keluarga kita.
Lantas, bagaimana cara memaksimalkan fungsi masyarakat dalam membangun ekonomi umat?
Di dalam masyarakat sendiri, kita juga harus memulai untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, sedikit demi sedikit. Kita tahu dalam Islam terdapat konsep infaq, sedekah, waqaf dan zakat. Konsep ini selalu menjadi solusi di setiap zaman. Tinggal bagaimana masyarakat bisa antusias untuk meramaikan gerakan ini. Lebih-lebih jika ditopang dengan regulasi yang baik.
Seperti saat nabi Saw hijrah ke Madinah mempersatukan kaum anshar dan muhajirin untuk menstabilkan kondisi ekonomi umat saat itu. Mungkin inilah jalan yang paling mudah saat ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yaitu dengan jalan menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk saling tolong-menolong dan membantu, khususnya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. []
Akhmad Suhrowardi