Akhir-akhir ini kita sangat sering di suguhi berita-berita ekonomi, khususnya dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Yang terhangat soal minyak goreng. Ternyata pengaruhnya begitu besar kepada masyarakat.
Naiknya harga-harga pokok ternyata tidak hanya mempengaruhi kebutuhan dapur saja. Tak jarang, kebutuhan nalar pun harus di korbankan. Bagaimana tidak, biasanya dengan uang 50 ribu kita sudah bisa beli minyak, tempe, sayuran dan sisanya kalau kita sisihkan selama 3 hari sudah bisa buat beli buku. Namun sekarang, dengan uang segitu baru dapat minyak saja. Dengan kondisi itu, tentu kita akan lebih memprioritaskan kebutuhan dapur dari pada kebutuhan lain. Karena menjaga dapur tetap beroperasi merupakan ikhtiar untuk menjaga jiwa agar tetap bisa melanjutkan hidup.
Kenaikan harga-harga bisa kita katakan wajar, kalau indikator supply dan demandnya normal melalui mekanisme pasar yang baik. Artinya, walaupun naik, itu karena permintaan sedang tinggi, hal ini normal. Namun faktanya praktek penimbunan dan persekongkolan pengusaha dengan pejabat masih terus mewarnai mekanisme pasar di negeri kita, sehingga ini tidak normal.
Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian khususnya bagi para pengusaha selaku produsen untuk berlaku jujur dan kepada pemerintah sebagai pengawas pasar dan pengambil kebijakan untuk berlaku adil. Hal-hal semacam ini seharusnya bisa di cegah. Dalam kasus minyak goreng misalnya, harga minyak tidak akan melambung tinggi ini kalau pemerintah menganalisa dan mengamankan stok dalam negeri dengan baik. Hal ini, tentu di dukung dengan regulasi-regulasi yang ada.
Namun, ternyata yang mengherankan adalah pejabat-pejabat negeri kita yang masih saja melakukan kecelakan pengambilan kebijakan. Masyarakat tentu akan mengendurkan kepercayaannya kepada pemerintah. Karena ini bukan kasus sekali atau dua kali. Kasus semacam ini hampir selalu mewarnai setiap rezim pemerintahan Indonesia. Hanya saja yang terkuak ke masyarakat tidak banyak.
Dengan kondisi seperti ini masyarakat tentu di tuntut untuk bersabar. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah tentang kepastian ekonomi di masa depan. Terlebih kita sedang berada pada fase bonus demografi. []
Akhmad Suhrowardi