Saya sedang teringat dengan esai lama yang ditulis Anis Matta dengan judul: Memilih Pemimpin Sesuai Era Dakwahnya. Tulisan itu mengupas ingatan dirinya sebagai penerjemah sekaligus peneman Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang datang ke Indonesia di tahun 1999. Kunjungan orang Ikhwan ini ke Indonesia ialah ingin bertemu banyak tokoh (Islam). Sampai ia kembali, ada satu tokoh yang belum bisa ia temui, yakni Habibie. Presiden yang membuka kran demokratisasi setelah runtuhnya Orde Baru.
Setelah terlibat diskusi panjang, al-Qaradhawi berpesan bahwa untuk saat ini—yakni tahun 1999—yang dibutuhkan Indonesia bukan soal pemimpin gerakan (Islam) beranjak ke puncak kekuasaan, tetapi justru memastikan agar pemimpin yang akan dipilih selanjutnya tetap mempertahankan demokrasi. Maksudnya adalah agar kebebasan mengemukakan pendapat tetap berjalan, dakwah bisa bebas berjalan, serta tidak ada lagi represivitas dan peminggiran Islam dari bahtera politik layaknya di masa Orde Baru.
Al-Qaradhawi memang memiliki pandangan yang cukup moderat. Pasalnya pengalaman di negerinya sendirilah yang membentuknya—yang mana gerakan Islam mengalami beragam macam represivitas dan kekerasan. Bahkan, dia lah yang mengusulkan di dalam tubuh Ikhwan (Mesir) agar dibentuk partai politik ketika banyak sebagian kalangan yang menolaknya karena masih terpaku dengan ide Sang pendiri gerakan, Hasan al-Banna. Kita tahu bahwa al-Banna menolak partai politik di masanya.
Dari sini saja, sebenarnya kita bisa berpikir dengan jernih. Pengalaman gerakan Islam di Indonesia, khususnya gerakan Tarbiyah sejatinya lebih kaya dan dewasa dalam hal politik dibanding di Mesir. Pesan al-Qaradhawi nyatanya benar-benar dilaksanakan, yakni memastikan demokratisasi bisa berjalan sepenuhnya. Yang jelas, gerakan Islam tak bisa berjalan sendirian. Soal ini, mereka harus bergerak dan berjalan bersama komponen bangsa lainnya, termasuk kaum “sekuler liberal” sekalipun. Momentum reformasi dan pengawalannya adalah agenda bersama aktivis pro demokrasi kala itu. Artinya gerakan Islam tak sendirian memperjuangkan aspirasinya.
Inilah bahtera politik di alam demokrasi. Suatu partai atau gerakan tidak akan bisa berjalan sendirian meski ia memiliki jumlah konstituen atau pemilih yang besar. Sebesar dan sehebat apapun. Di bahtera politik alam demokrasi, sebuah partai atau gerakan harus bisa bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya termasuk berbagai partai politik yang berbeda ideologi. Seolah memang pragmatis. Seolah memang jadi tak lurus. Tapi inilah bahtera politik. Apalagi negara kita ini terdiri dari beragam warna. Sangat tidak mungkin mengelola negara ini sendirian.
Lihat saja partai terbesar saat ini, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apakah PDIP tetap bisa mengelola negara sendirian? Nyatanya tidak bisa, ia tetap butuh koalisi. Pasca pilpres 2019, bahkan mereka menarik lawan-lawan politiknya untuk masuk ke dalam kekuasaan. Hanya “menyisakan” sedikit saja dalam kubu oposisi. Lihatlah dengan seksama. Bahkan mereka menarik kalangan Nahdhiyyin ke dalam koalisinya yang jelas-jelas memiliki pandangan berbeda, yakni Islam. Manuver politiknya memang tak bisa ditebak kala itu.
Saya sedang tidak mengatakan agar gerakan Islam masuk ke dalam pusaran kuasa. Bukan! Tetapi pesan al-Qaradhawi perlu diingat lagi. Menjaga bahtera politik tetap demokratis itu lebih penting. Ketika Partai penguasa sedang menarik banyak komponen untuk masuk ke dalamnya demi mempertahankan hegemoni kekuasaan, justru gerakan Islam perlu mengawal dan mengawasinya. Memang, sampai saat ini kita melihatnya demikian. Tetapi saya merasa ada yang terlupa. Di masa-masa seperti ini, seharusnya gerakan Islam mampu menyiapkan anak mudanya untuk masuk ke dalam berbagai ruang kehidupan selain bahtera politik. Menyiapkan dan mendidik pemimpin-pemimpin muda. Tak apa, di bahtera politik itu terjadi silang pendapat antara penguasa dan oposisi. Biarkan demokrasi berjalan. Tetapi dari bawah, gerakan tak boleh lengah. Menyiapkan anak-anak muda untuk mengisi berbagai ruang itu penting selagi penguasa sedang banyak “kisruh” secara politik.
Itulah yang ingin saya sampaikan. Di tengah badai dan keterbelahan bangsa, anak-anak muda inilah yang nantinya akan muncul untuk menyatukan berbagai komponen dari beragam ruang yang telah mereka isi dan mereka pimpin. Jadi, ada dua jalur yang harus dilewati. Pertama, jalur struktural melalui kekuasaan. Kedua, jalur “kultural” melalui ruang-ruang selain bahtera politik. Nah, jalur kultural inilah yang kini terlupa. Perhatian kita semua nyatanya ada pada jalur-jalur kekuasaan. []
Viki Adi Nugroho