Ketika Pak Mahfud MD selaku Menteri Polhukam melontarkan cuitan adanya aliran uang yang mencurigakan di atas 300 triliyunan, kegaduhan berlanjut hingga pemanggilan di Gedung Senayan. Anggota Dewan mulai mempertanyakan mulai dari yang main ancam-ancaman, saling marah, tuding-tuding, menggelikan, hingga yang menyejukkan.
Dari sekian banyak itu, ada satu yang menarik untuk diulas. Di sini kita tak akan membahas soal aliran dana, tetapi soal pernyataan ketua komisi III. Orang yang biasa dipanggil Bambang Pacul ini tak hanya membuat geleng-geleng Pak Mahfud, tetapi mungkin seluruh rakyat Indonesia.
Anggota dewan yang disebut wakil rakyat ternyata hanya seorang wakil partai. Hanya seorang petugas partai. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa diambil. Bambang Pacul mengungkapkan jika Pak Mahfud ingin RUU Perampasan Aset dibahas dan segera disahkan, itu gampang. Katanya, lobinya jangan di Senayan tetapi di luar, yakni kepada “Ibu” atau para ketum partai. Ia menegaskan dengan kuat bahwa dirinya akan siap mendukung dan mengesahkan RUU tersebut jika diperintah oleh ketum partainya. Hal tersebut disambut gelak tawa anggota dewan yang lain serta ada yang nyletuk mengiyakan pernyataan Si Pacul.
Persoalan ini sebenarnya sudah jamak diketahui. Hanya saja gara-gara pernyataan Si Pacul, semua jadi tambah terang. Pikiran saya malah mengatakan dari dulu kalau anggota dewan ya memang bukan wakil rakyat. Anggota dewan itu ya wakil partai yang dipilih rakyat untuk duduk di parlemen. Persoalannya adalah apakah partai itu merespon dan mengutamakan kepentingan rakyat melalui anggota dewan yang didudukkan atau justru sebaliknya, mencari suara untuk duduk demi kepentingan partainya.
Barang kali itu yang bisa menjelaskan lebih pas dan masuk di akal. Jadi sekali lagi, “wakil rakyat” itu memang benar-benar tidak ada. Selain karena hal di atas, alasan yang lain yang mendukung juga karena partai sejatinya bebas mengubah, mengganti, atau mengotak-atik anggota dewan yang ia dudukkan di parlemen. Misalnya, ada anggota dewan yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan atau arah kebijakan partai, maka partai bisa menggantikannya dengan yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PAW). Misalnya ketentuan mengenai siapa yang memperoleh suara terbanyak setelah anggota dewan yang diberhentikan di dapil yang sama, dialah yang berhak menggantikan.
Menarik memang jika kita mencermati mekanisme berdemokrasi di Indonesia. Partai sebenarnya punya kekuatan yang dahsyat. Sayang sekali jika kaderisasi partai itu seperti tahu bulat digoreng dadakan.
Lalu, jika kita ingin benar-benar mencari “wakil rakyat”, maka yang perlu dilihat pertama kali adalah partainya, setelah itu baru orangnya. Kita tidak bisa melihat orangnya dulu. Mengapa? Ya, karena suara yang akan disampaikan adalah kebijakan suara dari partainya.
Selanjutnya, ada hal yang menarik lagi dari fakta anggota dewan ini. Saya mendapati kisah ini dari salah satu anggota dewan. Dari sekian banyak anggota, terdapat satu fakta bahwa yang bekerja secara optimal itu tidaklah banyak. Padahal jika masing-masing anggota dewan yang terpilih bisa mengadvokasi satu aspek kepentingan rakyat saja, itu sungguh luar biasa. Misalnya advokasi mengenai dana BOS, jika keperluannya dirasa jauh lebih besar dari yang dianggarkan maka anggota dewan bisa mengadvokasi untuk meminta tambahan atau kenaikan. Jika itu berhasil, bukankah akan begitu terasa manfaatnya bagi rakyat kecil? Bayangkan, itu baru satu aspek dan satu anggota dewan. Jika semua dewan bekerja sesuai kebutuhan dan aspirasi rakyat, lah bagaimana ceritanya?
Tapi sayang dan amat disayangkan, masih ada sebagian anggota yang raib. Datang hanya saat pelantikan, pembacaan hasil rapat, atau hanya saat pembubaran. Sayang sekali, kehormatan dan jabatan telah membutakan dirinya. Kursi yang berpengaruh itu hilang tak berbekas, tak ada fungsinya. Di daerah, mungkin bisa dihitung jari. Sehingga tak terlalu terlihat banyak. Coba di Senayan, dengan anggota yang begitu banyak, siapa yang bisa memastikan mereka bekerja? Kenal satu sama lain pun entah.
Berjalan dengan bangga menggunakan pin anggota dewan, keren luar biasa pikirnya. Soal kerja? Entahlah. Hai Bung, mana NKRI-mu? []
Viki Adi N