Entah kapan itu, ada berita lewat. Kalau tak salah di CNBC. Wow, menarik sekali. Itu yang pertama terpikir ketika membaca headline beritanya. Setelah dibuka, ada fakta yang lebih mengejutkan.
Jogjakarta menjadi tempat dengan tarif open BO paling mahal. Jasa esek-esek via online lah gampangnya kalau yang belum tahun open BO. Terangnya, pelacuran online. Masih kurang jelas?
Menurut riset CNBC tersebut, Jogja mengalahkan Jakarta. Luar biasa, kan? Mengalahkan Ibu Kota. Bayangkan saja, UMR di Jogja paling tinggi anggap saja 2,2 juta (di Kota, malah kayaknya nda sampai ya?), tarif open BO tertinggi untuk short time sekitar 1.375.000 dan long time 14.250.000.
Kok bisa ya? UMR hanya 2 juta-an, harga open BO segitu? Sangat sangat qanaah sekali dalam hal menabung para pria hidung belang ini. UMR di Jakarta itu bisa dua kali lipat Jogja, justru harga open BO nya lebih kecil.
Dengan temuan atau riset ini, julukan kota Pelajar ke depannya, mungkin bisa bergeser. Jadi apa? Prok prok prok. Wah, yo ndak tahu, kok tanya saya?
Tapi, tenang saja. Julukan kota Pelajar akan tetap ada mengingat memang banyaknya orang studi di sini. Mungkin akan ada tambahan atau embel-embel saja.
Dunia peresek-esekan telah menjadi wahana paling gila di negeri yang mayoritas Muslim ini. Sebegitukah moral warga bangsa ini? Indonesia lebih cerdik ya dibanding Jepang. Lah, jasa di sini, itu layaknya petak umpet. Tak seperti di Jepang yang memang terang-terangan.
Darurat moral? Ah, itu sudah dari dulu. Isu itu sudah digelontorkan oleh mahasiswa, anggota dewan, LSM, lembaga pendidikan, dan ah entah siapa lagi. Persoalannya tak sesimpel darurat moral. Lebih banyak sebenarnya karena soal ekonomi. Pasti, di lubuk hati mereka yang paling dalam, ingin punya pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang tak berat, tapi bisa menghasilkan.
Jadi, apa pemerataan ekonomi harus diutamakan dengan mengesampingkan perbaikan moral, misalnya melalui pendidikan? Jawabannya tidak bisa berat sebelah. Keduanya harus dijalankan. Pemerataan ekonomi iya, perbaikan moral melalui pendidikan juga iya. Ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil perlu didahulukan. Jika sekarang pedagang kecil kalah oleh mereka para artis, oleh para tangan pertama, maka perlu ada edukasi, regulasi, atau apalah yang bisa menolongnya. Pemerintah, ekonom, akademisi, harus bisa “menurunkan” idealisme-idealismenya menjadi wujud konkret di lapangan. Tak hanya ndakik-ndakik di forum atau jurnal-jurnal ilmiah. Pendidikan (bukan hanya jatuh ke sekolah) perlu terus diperbaiki. Perlu ada pendidikan-pendidikan alternatif yang bisa menambal formalitas sekolah. Sekolah juga harus terus berbenah. Kementerian pendidikan, kementerian agama, jangan hanya bicara merdeka-merdeka dan radikal-radikal saja.
Selama ekonomi belum merata, belum memihak yang kecil. Jasa peresek-esekan akan terus ada. Pun sama, selama moralitas belum kuat dan dibenahi, jasa bordil online tetap berlanjut. Kebijakan politik? Nah, itu juga yang tak boleh dilupakan. Itu penting. Dengan “tangan” (elit) penguasa, hal semacam ini sebenarnya bisa dengan cepat untuk diberantas. Atau, jangan-jangan, elit ada yang main juga?
Bercyandaa, bercyandaa… []
Viki Adi N