Peran para ilmuwan dalam politik begitu penting. Maksudnya bukan peran sebagai “politisi”, tetapi perannya sebagai ilmuwan, sebagai praktisi, sebagai pakar dalam memberikan pandangan pada bidang yang dikuasainya untuk diturunkan menjadi kebijakan negara. Kalau dalam suatu negara para ilmuwan mendapatkan tempat di hati penguasa dalam hal tersebut, besar kemungkinan negara akan maju dan makmur.
Namun sayang, politik kita terlalu mahal. Faktanya, dalam pemilihan menteri banyak yang tak nyambung. Banyak pula yang lebih bersifat bagi-bagi kursi semata. Kalau saja partai politik memiliki stok para ilmuwan atau para pakar yang siap melenggang di kursi para menteri, barangkali itu sangat baik. Namun sayang, kaderisasi partai juga mahal. Rekrutmen tahu bulat digoreng dadakan itu biasa.
Misal saja ketika negara kita sedang mengalami wabah, pasti para pakar dan ilmuwan-lah yang akan turun tangan memberikan pandangan-pandangan serta bekerja paling ekstra. Dari merekalah kemudian negara akan mengambil langkah-langkah kebijakan strategis. Persoalannya, apakah para ilmuwan hanya dibutuhkan ketika ada krisis? Nah itu yang harus kita renungi.
Seharusnya, ilmuwan dan para pakar ini bukan hanya untuk sekadar menyelesaikan krisis, tetapi juga turut serta menyertai para pengambil kebijakan. Jadi, bukan cuma problem solver ketika badai datang, tetapi juga merumuskan agar bagaimana jika suatu masa ada badai atau malah bagaimana agar tak ada badai, misalnya. Memang, paling logis ialah posisi menteri. Tetapi kalau menteri dimaksudkan sebagai bagi-bagi kursi misalnya—ini dalam kondisi yang begitu pragmatis—maka ilmuwan bisa saja menjadi wakil menteri dan mengisi posisi-posisi strategis dibawahnya sebagai bagian dari tim.
Saya rasa ini adalah hal yang realistis. Benar, ini sangat realistis. Partai dapat, ilmuwan juga tak terpinggirkan. Memang akan sangat bagus ketika menteri tak hanya jadi bahan bagi-bagi kursi, tetapi dalam demokrasi itu adalah fakta. Jadi tak perlu kita komentari lebih jauh soal ini.
Dalam setiap kebijakan luar negeri Paman Sam misalnya, bisa dipastikan ada otak ilmuwan dibelakangnya. Paling terkenal dalam sejarah misalnya ialah penulis buku The Clash of Civilizations. Ia adalah ilmuwan yang memberikan pandangan-pandangan terhadap politik luar negeri Amerika.
Saat negeri kita dijajah oleh Belanda, apakah ada ilmuwan yang mendampinginya? Ada, misalnya “Kyai” Snouck Hurgronje. Coba kalau tak ada Snouck, barangkali Belanda bisa lebih cepat hengkang dari bumi pertiwi kala itu.
Dalam sejarah peradaban Islam, ilmuwan—dalam hal ini termasuk ulama—juga selalu mempunyai kedudukan strategis. Meski intrik-intrik politik selalu hinggap di tubuh penguasa, semisal perebutan tahta, penggulingan, dan sebagainya. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa para penguasa itu tetap mengangkat para ilmuwan di sisinya sebagai penasehat, menteri, sekretaris pribadi, dan lain sebagainya.
Pemilu memang masih lama, tetapi kita pasti selalu berharap akan hal ini. Semoga di tahun 2024 nanti dan bahkan di setiap pesta demokrasi yang akan datang, para ilmuwan memiliki kedudukan yang tepat sebagaimana tersebut di atas. Sehingga negara tak semau-maunya dalam merumuskan kebijakan, tidak “berbisnis” dengan rakyatnya, tidak mengambil keuntungan untuk pribadi dan kelompoknya, tetapi selalu merumuskan kebijakan dengan “hujjah” yang realistis, ilmiah, dan untuk kepentingan akan kesejahteraan rakyat serta kebaikan negara. []
Viki Adi N