“Memimpin itu menderita”, siapa yang tak kenal kata-kata legend ini? Kalau belum kenal, maka ia harus banyak membuka catatan sejarah dan biografi para tokoh bangsa ini. Kalimat dari politisi Masjumi tersebut memang benar adanya.
Namun, ada “menderita” versi lain yang terjadi belakangan ini. Ialah tumbangnya dinasti politik di Probolinggo akibat terbongkarnya—dugaan—kasus jual beli jabatan. Memang lucu dugaan kasusnya, yakni jual beli jabatan kepala desa. Bayangkan saja di satu kabupaten itu ada berapa ratus desa. Wah, auto jadi sultan ini mah.
Mendengar dinasti politik dalam alam demokrasi memang agak aneh, kecuali negara kita menganut sistem kerajaan. Meski sebenarnya itu sah-sah saja, karena di alam demokrasi rakyatlah yang memilih mereka melalui mekanisme suara terbanyak. Jadi, tak peduli siapa yang maju, entah bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, suaminya, istrinya, kalau sudah dipilih rakyat ya mereka menang juga. Belum lagi jika secara kualitas memang membuktikan demikian adanya, apa yang disebut politik dinasti barangkali tak dipedulikan.
“Kekuasaan itu cenderung korup”, satu lagi penggalan kalimat legend ini. Kalian yang memperhatikan pelajaran PPKn atau PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan atau sejenisnya itu, pasti masih ingat dengan penggalan kalimat Lord Adi Acton. Kekuasaan—apalagi jika terlalu lama—memang cenderung korup. Memang ini kasuistik, tetapi pada faktanya tak sedikit pemimpin yang terjebak dalam pusaran setan kuasa. Ditambah lagi jika kasusnya ialah “dinasti”. Publik benar-benar akan melihat ini sebagai haus kekuasaan yang begitu luar biasanya.
Runtuhnya dinasti politik yang baru saja terjadi di Probolinggo cukup membukakan mata para anak milenial masa kini. Kalau orang zaman old, mungkin sudah menyaksikan beragam peristiwa yang beginian. Tetapi bagi generasi milenial atau generasi gawai, ini adalah peristiwa yang begitu dahsyat. Pelajaran yang mereka tekuni dibangku perkuliahan ternyata menemui titik terang dan praksisnya. Mereka seharusnya sadar bahwa dirinya tak akan bisa menjadi pemimpin—sebagai kaum intelektual dan penerus bangsa—jika tak membiasakan untuk “memupuk” moral. Dalam godaan kuasa, moral atau integritas adalah suatu keniscayaan yang diperlukan bagi para pemimpin atau pejabat publik. Tak hanya itu, bahkan Imam al-Ghazali memberikan petuah agar para pemimpin itu dekat dengan ulama dan sering-seringlah meminta nasehat kepadanya. Sebenarnya itu adalah reminder agar pemimpin tak kebablasan. Ada rem yang siap digunakan jika godaan kuasa menerpa didepannya.
Peristiwa ini juga sebenarnya menjadi pengingat bagi bidang kaderisasi partai politik. Seharusnya kaderisasi partai politik tidak cuma-cuma dilakukan menjelang pemilu layaknya tahu bulat; digoreng dadakan. Harusnya para pemimpin dan pejabat publik yang dicalonkan adalah yang telah menjalani program kaderisasi partai dan telah lolos secara kualitas. Partai politik juga harus menyediakan program pembinaan moral dan integritas bagi para kader-kadernya. Sehingga para calon yang ditampilkan mukanya ke publik itu adalah mereka yang memang secara kapasitas dan integritas terpenuhi, istilahnya lolos quality control.
Memang dari sekian hal tersebut, partai Islam atau partai nasionalis yang mengusung jargon religius adalah harapan besar dibalik bobroknya moral pejabat atau pemimpin. []
Viki Adi N